JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin dana desa bisa menekan angka desa tertinggal di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun akan mengecek 27 ribu desa yang tertinggal.
Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, hal itu dilakukan untuk percepatan penanganan desa tersebut.
"Yang pertama profiling terhadap 27 ribu desa tertinggal untuk dilakukan percepatan penanganan dengan sistem keroyokan," kata Halim di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Halim mengatakan, percepatan pembangunan desa tertinggal itu akan dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. "Semua pemerintah lembaga dilibatkan untuk percepatan, termasuk melibatkan swasta," ujarnya.
Halim mengatakan, pihaknya juga ingin adanya peningkatan kawasan desa agar proses produksi bisa terkelola dengan baik. Bahkan, lanjut dia, desa-desa yang dianggap sudah mandiri bisa membuat holding bersama Bumdes lainnya agar bisa melibatkan BUMN guna meningkatkan percepatan peningkatan ekonomi yang bersumber dari pedesaan
"Yang ketiga, produk-produk unggulan desa dikapitalisasi sedemikian rupa, difoto, diidentifikasi produksinya, produksi kemudian difasilitasi pemasaran," sambung dia.
Pada intinya, tegas Halim, Presiden Jokowi mengatakan agar terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, yang kedua peningkatan sumber daya manusia termasuk kesehatan dan penurunan stunting.
(Ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar