Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengklain Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pemerintah punya banyak tugas menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.
Ia pun mengakui kasus HAM masa lalu belum tuntas sampai hari ini.
Kendati demikian, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan negara menjadi tugas besar pemerintah.
“Yang sekarang dari pemerintah ke rakyat itu tidak ada. Yang mana coba? Kalau dulu banyak, sekarang enggak ada,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Namun, Mahfud memastikan pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan HAM warga negara. Pemerintah, kata dia menyediakan pendidikan, kesejahteraan hingga infrastruktur.
“Nah itu kan dulu enggak dipikirkan, sekarang banyak. Sehingga kalau bicara HAM jangan soal tindakan kekerasan fisik apalagi dari negara terhadap rakyat. Kalau sekarang dari rakyat ke rakyat itu kriminal,” ucapnya.
Akan tetapi, Mahfud menilai pelanggaran HAM terstruktur dari atas akan diselesaikan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).
“Yang sisa-sisa lalu masih ada 12. Yang sekarang yang baru-baru, kan enggak ada,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar