Presiden Jokowi terus mempercepat berbagai program Pembangunan Pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia Maju. Masyarakat diharapkan ikut berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut karena berbagai dampak positif tersebut juga akan dirasakan rakyat.
Presiden Joko Widodo telah menginisiasi berbagai program maupun pembangunan infrastruktur yang kini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Tercatat 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rumah susun, kilang minyak, terminal LPG, SPAM, Bendungan dan lain-lain termasuk juga peningkatan jangkauan broadband technopark.
Banyaknya proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah tentulah memerlukan banyak lahan dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Dalam terminologi ekonomi lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan haruslah bersifat normatif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan 5 program besar pemerintahan selama 2019-2024. Program tersebut menyangkut berbagai aspek mulai dari pembangunan sumber daya manusia hingga sampai kepada transformasi ekonomi.
Tentu saja program tersebut disusun bukanlah tanpa dasar, melainkan membutuhkan analisa dan evaluasi terkait apa saja yang telah dilakukan oleh Jokowi bersama Jusuf Kalla pada periode sebelumnya.
Konkritnya pekerjaan akan memiliki manfaat permanent apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu tentu harus ada pijakan master plan sehingga tahapan pencapaian tujuan dapat terukur.
Presiden Jokowi pernah mengatakan, pada 5 tahun pertama kepemimpinannya, Pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri.
Jokowi juga menegaskan, bahwa Indonesia harus meninggalkan cara–cara lama. Pola yang lama. Baik dalam mengelola organisasi, lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan. Yaitu dengan cara mengubah yang sudah tidak efektif diubah menjadi efektif.
Manajemen tersebut dirasa perlu karena menurut Jokowi, Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi segala perubahan yang ada.
Mantan Walikota Surakarta tersebut juga menegaskan, bahwa pada periode keduanya ini, dirinya tidak akan segan-segan untuk mencopot menteri hingga pejabat terkait apabila kinerjanya kurang memuaskan.
Presiden juga mengancam akan mencopot menteri yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut ternyata tidak sekedar ungkapan saja. Melainkan untuk memberikan efek jera bagi yang tidak bekerja sesuai harapan memang perlu dilakukan sehingga sasaran setiap kementerian dapat mencapai target.
Meski demikian tidak hanya menteri atau jajaran setingkat menteri saja yang wajib berkontribusi untuk Negara, melainkan masyarakat umum juga wajib berkontribusi terhadap suksesnya berbagai program kebijakan pemerintah 5 tahun kedepan.
Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang cukup penting. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari dimulainya era transparansi dan keterbukaan akibat proses reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.
Konsekuensinya adalah masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka dalam mengaki serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan den sedang dilakukan oleh pemerintah.
Berangkat dari kondisi tersebut, lantas bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Tetapi ternyata lembaga maupun organisasi tersebut bertumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah.
Lembaga tersebut secara tidak langsung menjadi sambungan lidah masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, sehingga seluruh masyarakat dapat turut serta menyuarakan apa yang menjadi keinginan maupun kegelisahannya.
Pastinya proses pembangunan negara juga harus diikuti dengan peningkatan peran masyarakat, peningkatan peran tersebut dapat berupa perluasan partisipasi publik, hal ini dimaksudkan agar hubungan masyarakat dan pemerintah semakin mudah.
Pelibatan masyarakat dalam suksesnya berbagai program kebijakan 5 tahun kedepan diharapkan dapat menumbuhkan semangat memiliki dan rasa tanggungjawab dari masyarakat terhadap sarana prasarana yang dibangun atau pada pembangunan secara keseluruhan.
Sehingga, proses pembangunan negara tidak hanya dilihat dari perkembangan ekonomi, budaya ataupun politik saja, tetapi juga berasal dari faktor kontribusi masyakarat yang peduli atas nasib dan kemajuan bangsa Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar