Ratusan warga menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020. Pasalnya, Anies gagal mengantisipasi banjir di Jakarta sehingga menimbulkan banyak kerugian. Jumlah tersebut berpotensi bertambah.
Polemik banjir Jakarta masih bergulir dan kian memanas. Sang Gubernur bahkan terancam dilengserkan dari jabatan. Ternya kepiawaian seseorang tak bisa dilihat dari gesitnya lidah memanipulasi kata-kata. Janji tinggal janji, dan kini urung menjadi kenyataan. Pasca dua tahun mengelola Jakarta Anies Baswedan banjir cacian atas kinerjanya yang dinilai melenceng.
Bukan hanya masalah penanganan banjir yang lambat, namun sejumlah masalah tengah menunggu untuk dipertanggungjawabkan. Banjir Ibukota yang diklaim terparah ini akhirnya membuka sejumlah bangkai yang ditutup-tutupi. Mulai dari penyunatan anggaran hingga skandal Aibon Gate. Hal ini sungguh memalukan, dibalik kata-katanya yang manis ternyata menyimpan kejadian yang miris. Ya, sang Gubernur tak becus memerintah kota. Wilayah yang sudah beratus tahun menjadi ibukota Indonesia makin parah keadaannya.
Lucunya lagi, Anies menyatakan dengan percaya diri bahwa sebanyak 85 persen wilayah tidak dilanda banjir, salah satunya di wilayah Kemang. Benar dia mengatakan tidak dilanda banjir.
Dia mengklaim daerah tersebut aman, karena pompa mobile berfungsi dengan baik. Padahal fakta mengungkapkan hal lain. Menurut dokumentasi pribadi milik anak Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yakni Dimaz Raditya Soesatyo sepeda motornya terendam banjir, di Kemang. Hal ini makin diperkuat oleh pemberitaan, banjir sempat melanda kawasan Kemang beberapa saat setelah hujan deras mendera.
Tak hanya anak Ketua MPR, warga turut menyebutkan salah satunya di Jalan Kemang Timur sempat terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter lebih. Warga lain menuturkan hal yang sama terkait banjir yang melanda Kemang. Mereka menyatakan jika banjir kali ini adalah yang terparah.
Silang komentar ini membuktikan bahwa Anies memang tidak kompeten menanggulangi banjir. Kinerjanya makin dipertanyakan saat sejumlah laporan skandal bermunculan. Dana dengan besaran 100 triliunan untuk membangun proyek infrastruktur penanggulangan banjir disunat hingga 2 kali. Pertama dengan besaran sekitar Rp242 miliar, dan yang kedua sekitar Rp500 milliar.
Anies juga dituding gagal dalam upaya pembebasan lahan yang sekiranya akan digunakan sebagai tambahan area terbuka dan juga resapan bagi air hujan. Namun, dia tetap berdalih jika urusan banjir adalah milik pemerintah pusat. Faktanya pemerintah telah turun tangan dan mengantisipasi segalanya, yang jadi kendala ialah tugas dari Pemprov Jakarta sendiri.
Tak hanya itu, sederet masalah lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 yang turut membengkak, gaji bernilai fantastis Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hingga akses layanan publik Jakarta yang hingga kini belum optimal. Anies juga dengan percaya diri jika banjir adalah bencana alam yang tak bisa dihindarkan.
Kegeraman publik-pun akhirnya memuncak. Ditengarai tengah ramai petisi terkait pencopotan Anies yang dianggap tak becus memerintah kota Jakarta. Bahkan, si pembuat petisi itu juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Dalam Negeri untuk segera bertindak dan melengserkan Anies Baswedan.
Belum lagi, rasa malu Anies dinilai bertambah saat pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi turun tangan mengecek keadaan di titik wilayah yang terdampak banjir. Disebutkan pula Jokowi sempat membagikan bantuan langsung berupa 6000 ribu paket untuk para warga yang membutuhkan. Aksi sidak di beberapa tempat seperti waduk Cimahi yang dicek fungsi serta kelengkapan alatnya agar berfungsi dengan baik. Sehingga dapat membantu menanggulangi banjir yang tengah melanda.
Permasalahan yang berlarut-larut ini tentunya bukanlah hal yang bagus. Mengingat Anies selalu mengemukakan argumen yang seolah membela dirinya sendiri. Dalih-dalih yang diutarakan tak bersesuaian dengan kenyataan. Pencitraan yang sedari awal telah menjadi ciri khasnya kini makin nampak dan tak bisa ditoleransi.
Meski sejumlah opini dia kerahkan agar tak disalahkan, sorot mata “kelimpungan” mencari alasan memang tak bisa disembunyikan. Sang Gubernur kali ini memang teledor dan terkesan menyepelekan. Kendati banjir adalah bencana, namun pemerintah telah membantu menggelontorkan banyak dana untuk alokasi penanggulangan bencana ini. Masih ada 3 tahun sisa pemerintahan Anies, tinggal pilih mau mencla-mencle atau buktikan keseriusan kinerja. Apalagi kini ancaman pelengseran jabatan telah berada di depan mata.
)* Penulisan adalah pengamat sosial politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar