JAKARTA – Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memang berkembang, namun masih jauh dari potensinya. Untuk itu, faktor penting yang diperlukan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah manajemen modern dan good corporate governance (tata kelola usaha yang baik).
“Kegiatan usaha syariah, menurut saya harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik. Karena kegiatan usaha syariah selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dilansir dari keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).
Dalam orasi ilmiahnya, lebih jauh Wapres mencontohkan pengelolaan bank syariah yang dinilai baik, dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional serta produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan tersebut, di antaranya pelaksanaan operasional, lingkungan dan budaya kerja, cara berpakaian dan sikap karyawan, serta dalam pengembangan produk yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam.
“DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah oleh UMI. Ia juga memberikan apresiasi kepada universitas tersebut karena telah menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan keminatan syariah sebagai salah satu fokus pembelajaran di UMI.
“Hal ini saya harapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan praktisi-praktisi manajemen yang tidak saja mempu memahami teori manajemen modern tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankannya,” pesan Wapres.
Di akhir orasinya, Wapres meminta ekonomi dan keuangan syariah terus digaungkan sehingga mengalami percepatan. Apalagi, saat ini Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dimana Presiden menjadi ketuanya dan Wapres menjadi wakil ketua sekaligus menjadi ketua harian.
“Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar terus berkembang dan mencapai potensinya,” tutup Wapres.
(kmj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar