Rencana Besar Jokowi Rombak Tata Ruang Jabodetabek hingga Cianjur

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) 2020-2039.

Perpres ini merupakan revisi Rencana Tata Ruang yang ada dalam Perpres nomor 54 tahun 2008. Dengan Perpres ini, pemerintah bertujuan mengatur Rencana Tata Ruang kawasan perkotaan yang dirasa perlu perbaikan karena sudah 12 tahun tak berubah.

"Ini adalah revisi dari Perpres 54 tahun 2008. Karena sudah 12 tahun Perpes tersebut, kemudian karenan dinamika yang terjadi sehingga dievaluasi oleh pemerintah," terang Menteri Agraria dan Tata ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/6/2020).

Dengan tata ruang baru, pemerintah menaruh harapan besar Jabodetabekpunjur dapat berperan sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

"Penduduk Jabodetabekpunjur 33 juta. Dari segi populasi dan luas areanya itu Jakarta sudah sama dengan kota-kota metropolitan terbesar di dunia. Karena itu tantangan yang dihadapi luar biasa besarnya, maka Perpres ini diharapkan akan mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada selama ini sehingga penataan wilayah Jabodetabekpunjur menjadi lebih efektif di masa yang akan datang," jelas Sofyan.

Dalam Perpres ini, pemerintah menyoroti 6 isu strategis antara lain kemacetan, banjir, ketersedian air baku, penanganan sampah dan sanitasi, antisipasi penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

"Kita tahu bahwa Jakarta ini menjadi kota metropolitan yang berkembang luar biasa cepat, penduduk di Jabodetabekpunjur begitu banyak, tantangan lingkungannya juga cukup besar, masalah persaampahan, traffic, dan lain-lain itu perlu diatasi bersama secara lebih efektif," terang Sofyan.


Melalui badan badan koordinasi perkotaan yang kali ini dipimpinnya langsung selaku Menteri ATR/Kepala BPN bersama 5 menteri lainnya yakni Menteri Keuangan, Mendagri, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, dan Menteri Perhubungan (Menhub), ia berharap Rencana Tata Ruang ini bisa terlaksana dengan baik.

"Bagaimana indikator keberhasilannya? Kalau itu berhasil menjadi lebih baik itulah indikator keberhasilannya. Sangat tergantung nanti kita akan upayakan supaya masalah ini harusnya semakin hari semakin baik," tandas dia.(dna/dna)