Rabu, 26 Januari 2022

RI Pindah Ibu Kota, Ekonomi Lebih Merata

 


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu alasannya adalah pemerataan 'kue' ekonomi.

Menurut kajian Kementerian PPN/Bappenas, hampir 57% penduduk Indonesia atau setara dengan 148 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa yang luasnya kurang dari seperlima Kalimantan. Padahal di Kalimantan yang luasnya hampir enam kali Pulau Jawa hanya dihuni oleh 15,8 juta penduduk.

Jawa masih menopang hampir 59% perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan per tahun 5,72% sementara Kalimantan tempat ibu kota baru hanya menyumbang 8,2% terhadap perekonomian dengan laju yang lebih lambat yaitu 3,91%. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa dan Sumatra menyumbang lebih dari 80% perekonomian nasional sejak 1980.

Terkonsentrasinya perekonomian Indonesia di Jawa terutama menyebabkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerataan ekonomi menjadi hal yang sulit dicapai. Dengan luas pulau yang tidak sebesar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tetapi menampung lebih dari separuh populasi Indonesia menyebabkan Pulau Jawa mengalami krisis ketersediaan air dan penurunan lahan pertanian.

Pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, pemindahan ibu kota negara akan memberi dampak ekonomi melalui jalur investasi.

Menurut perhitungan Bappenas, pemindahan ibu kota akan meningkatkan investasi riil ke Kalimantan Timur sebesar 47,7%, peningkatan investasi riil di pulau Kalimantan sebesar 34,5% dan peningkatan investasi riil di Indonesia sebesar 4,7%. Peningkatan investasi juga akan dirasakan oleh provinsi di sekitarnya seperti Sulsel, Sulteng, Kalteng dan Sulawesi lainnya hingga 1% akibat efek spillover.

Proses pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan pasokan material dan barang ke provinsi Kalimantan Timur yang dapat memicu peningkatan kegiatan perdagangan antar provinsi di sekitarnya. Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur juga akan mendorong peningkatan output sektor lain di provinsi sekitarnya seperti peningkatan sektor semen, pertambangan, serta binatang ternak untuk menyuplai kebutuhan di Kalimantan Timur.

Pertumbuhan PDB riil juga akan meningkat. Kalimantan Timur akan merasakan peningkatan pertumbuhan PDB riil sebesar 7,3%, Pulau Kalimantan sebesar 4,7%, dan Indonesia sebesar 0,6%. Ketika ekonomi naik maka konsekuensi lain adalah meningkatnya kesempatan kerja. Berdasarkan perhitungan Bappenas, Pulau Kalimantan akan mengalami peningkatan kesempatan kerja sebesar 10,5% dan nasional sebesar 1%.

Dampak jangka panjangnya menurut Bappenas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 6,8-7,6% di Kalimantan Timur, mendorong peningkatan dan pengembangan sektor non-tradisional terutama sektor jasa, peningkatan perdagangan antar provinsi dan antar pulau, serta peningkatan kesempatan kerja hingga 6% di Kalimantan dan peningkatan pendapatan masyarakat hingga 14%.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar