Jakarta, Beritasatu.com - Pemekaran tiga provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua dinilai bakal berdampak positif pada masyarakat dan pembangunan. Ketiga DOB tersebut, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Keberadaan DOB tersebut akan menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua, karena terjadinya keadilan dan pemerataan pembangunan.
Hal tersebut merupakan substansi dari webinar bertajuk “Expansion of Papua Province for The Youth Generation”, Rabu (3/8/2022). Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatakan pemekaran provinsi di Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan.
Menurut Christian, kebijakan pemekaran merupakan kebijakan luar biasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wujud keseriusan pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pemekaran ini perlu karena kondisi geografis Papua yang luasnya dua kali lebih dari Pulau Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang diperlebar supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak pernah atau jarang terlayani, bisa terwujud,” kata Christian dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).
Selain itu, menurut Christian, pemekaran bisa mengurangi anggaran khususnya transportasi dan akomodasi para aparat negara ketika menjalankan tugasnya. Pemekaran provinsi ini adalah cara pemerintah memperluas pelayanan publik kepada masyarakat supaya perhatian dari pemerintah itu betul-betul bisa merata.
“Tiga provinsi baru tersebut akan menyerap SDM-SDM, khususnya dari warga asli Papua yang tentunya menguntungkan generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang,” ungkap pengacara muda asal Papua ini.
Christian juga mengingatkan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemekaran ini untuk menyampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan atas pemekaran, kata dia, tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak relevan dengan memprovokasi masyarakat dan menuduh akan adanya transmigrasi besar-besaran ke Papua, orang asli Papua (OAP) akan dibunuh, adanya penambahan pasukan, dan lain-lain.
“Itu adalah isu-isu yang tidak valid yang disuarakan para penolak pemekaran. Padahal, jika tidak ada pemekaran, kekuasaan dan korupsi mereka terus dinikmati dan tidak mau diganggu,” ujarnya.
“Kami generasi muda sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi yang sangat serius dan memperhatikan terkait pemerataan pembangunan di Papua. Kita generasi muda harus mendukung, mengawal dan mengamankan kebijakan ini,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda Papua, Gazali H Renngiwur yang menyatakan tiga DOB tersebut menjadi tonggak sejarah bagi masyarakat Papua. Menurutnya, Papua saat ini dipimpin oleh generasi kedua yang mau berakhir. Sudah saatnya generasi muda siap memimpin.
“Dengan adanya DOB ini membuka banyak peluang. Ini adalah anugerah bagi masyarakat Papua. Selain memudahkan rentang kendali pelayanan, dari sisi demografis, DOB ini memecahkan kebuntuan karena ada ledakan peluang kerja karena generasi muda saat ini cukup banyak,” tutur Gazali.
Oleh karena itu, menurut Gazali, generasi muda Papua perlu menangkap peluang-peluang yang tersedia dengan adanya tiga DOB di Papua. Menurutnya, generasi muda harus memanfaatkan peluang tersebut sehingga 5-10 tahun ke depan Papua akan lebih maju.
“Banyak anak muda yang menangkap positif peluang adanya DOB ini ke depannya. Banyak anak muda yang telah diberikan ruang dan peluang untuk berkiprah. Ada sekitar tiga daerah DOB di Papua. Ketika dibuka DOB tentu memberikan lapangan pekerjaan dan ruang berkarya,” kata Ketua GP Ansor Papua tersebut.
Pengamat politik Robi Sugara menyatakan persoalan Papua cukup unik. Isu Papua menjadi penting dan sensitif, sehingga pemerintah cukup hati-hati dalam menyikapi.
“Ini sebenarnya menjadi pertanyaan publik mengapa Papua yang didahulukan pemekaran setelah adanya moratorium, karena pemerintah pusat belum cukup mampu secara anggaran. Artinya, untuk pemekaran di Papua tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tentu ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat yang cukup tinggi apalagi di tengah gelombang Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina,” terang Robi.
Adanya pemekaran di Papua, menurutnya, menjadi bukti Presiden Jokowi menginginkan Papua terus mengalami dinamisasi. “Ini keinginan murni Pak Jokowi demi kesejahteraan Papua. Jadi istilahnya, seandainya tidak ada dana pun akan diada-adakan demi Papua,” tuturnya.
Menurut Robi, pemekaran Papua dilakukan karena untuk mempercepat pembangunan dan proses-proses layanan yang harus dirasakan masyarakat Papua. Hal yang perlu diutamakan saat ini, kata Robi, yakni mempersiapkan SDM. Sebab, DOB membutuhkan tenaga ahli yang cukup banyak dan belum tentu semuanya bisa dipenuhi OAP.
“Jadi, perlu dukungan dari warga Indonesia lainnya. Anak-anak muda harus berperan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selama ini peran pemuda jarang diungkap ketika ada dalam pemekaran daerah, padahal ini yang paling urgent,” kata Robi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar