Kepala Satgas Nusantara Polri Inspektur Gatot Edi Pramono menegaskan, bahwa Pemerintah tidak bisa sendiri dalam memberantas hoaks dan ujaran kebencian. KArena itu perlunya peran serta pemilik platform media sosial dalam membendung penyebaran konten-konten hoaks.
Oleh karena itu, Polri mendorong dibuatnya regulasi terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Regulasi ini dibutuhkan lantaran penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian di medsos sudah semakin masif.
“Pemerintah tidak bisa sendiri. Ini juga jadi tanggung jawab pemilik platform medsos. Saya sudah bicara soal ini kepada pemilik platform medsos,” ujar Gatot dalam diskusi publik bertajuk ‘Pemilu, Hoaks dan Penegakan Hukum’ di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).
Menurut Gatot, regulasi terkait hoaks dan ujaran kebencian itu telah diaplikasikan di beberapa negara, seperti Jerman dan Malaysia. Dalam aturan tersebut, pemilik platform media sosial bisa langsung mematikan akun atau konten yang dinilai mengandung hoaks atau ujaran kebencian.
Ia pun berharap, peraturan serupa dapat diwujudkan di Indonesia sehingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat lebih terbendung.
“Sudah saatnya kita punya regulasi hoaks di medsos. Jerman dan Malaysia sudah, kita belum, padahal hoaks dan ujaran kebencian sudah sangat meresahkan,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan Satgas Nusantara, penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Konten-konten tersebut diciptakan oleh akun asli hingga akun akun fiktif dan bot.
Meski tak menyebut jumlah secara rinci, Gatot menyampaikan, peningkatan itu terjadi menjelang pesta demokrasi Indonesia yang akan dilaksanakan pada April 2019 mendatang.
“Hoaks dan ujaran kebencian di medsos ada peningkatan, terutama jelang Pemilu 2019,” jelas Gatot.
Sumber : https://bidikdata.com/polri-dukung-pemberantasan-hoaks-melibatkan-platform-media-sosial.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar