Juru bicara TKN Milenial, Deny Giovanno . (Zakia Liland/detkcom)
Jakarta - Para pemuda pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyebut dirinya Tim Kampanye Nasional (TKN) Milenial mengadakan aksi solidaritas untuk ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia di Pemilu 2019 ini. Mereka menggalang dana santunan untuk para pejuang demokrasi itu.
Acara diadakan di car free day, Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2019) pagi. Bunga-bunga dikumpulkan di depan papan merah-hitam bertuliskan, "Terima kasih pejuang demokrasi."
"Rasa terima kasih dan bela sungkawa kami ini tidak mengenal pilihan politiknya apa, apakah kemarin memilh 01 atau memilih 02 itu tidak mengenal sekat-sekat seperti itu. Jadi, momen ini selain bela sungkawa juga momen menyolidkan masyarakat kita," kata juru bicara TKN Milenial, Deny Giovanno di lokasi aksi.
Kelompok ini menggalang dana dari urunan internalnya sendiri. Soal jumlah uang urunan yang terkumpul, mereka belum bisa memberi tahu. Mereka akan segera menyalurkan uang urunan ini ke keluarga pihak KPPS yang meninggal dunia di berbagai wilayah Indonesia.
"Secepatnya akan disalurkan langsung ke keluarga korban," kata Deny.
Foto: TKN Milenial gelar aksi solidaritas untuk petugas KPPS yang meninggal dunia. (Zakia Liland/detkcom)
Mereka juga mengajak kubu pendukung capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersolidaritas demi para keluarga KPPS yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, dana urunan yang akan disalurkan sebagai santunan bisa lebih besar lagi.
"Harapan kami semua, mungkin bukan hanya dari teman-teman 01 namun juga teman-teman 02 juga urunan. Jadi aksi hari ini sebenarnya untuk menggairahkan kembali teman-teman untuk membuat teman-teman pemuda, apapun pilihan politiknya kemarin, ayo kita sama-sama bersolidaritas untuk keluarga korban yang ditinggalkan," tutur Deny.
Dia menerima informasi ada 225 orang anggota KPPS yang meninggal dunia di Pemilu 2019. Berdasarkan keterangan KPU, sudah ada 272 anggota KPPS yang meninggal dunia. Deny menyebut itu adalah luka demokrasi Indonesia. Dia menyampaikan kritiknya.
"Selama ini KPPS mungkin dilihat kurang dimanusiakan. Ke depan tentunya harus lebih manusiawi lagi, mulai dari masalah pemberian honornya itu harus diperhatikan lagi. Kemudian, pelaksanaan Pemilu serentak ini (Pilpres-Pileg) evaluasinya harus lebih dalam lagi karena dengan jumlah korban meninggal sebanyak ini tentu ini sebuah luka untuk demokrasi kita," tuturnya.
Dia melihat jam kerja anggota KPPS tak kenal waktu. Belum lagi, mereka mendapat tekanan secara psikologis dari persepsi yang menilai pihak KPU bisa berbuat curang. Pekerjaan mereka bukan urusan yang gampang.
"Padahal honorariumnya tidak seberapa, mungkin kalau di Jakarta bisa habis dalam sehari honorarium seperti itu," kata Deny.
Dia mengajak semua pihak untuk menjaga semua tahapan Pemilu dari kecurangan. Namun, caranya bukan hanya dengan memviralkan via media sosial. Caranya adalah dengan melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bila ada kecurangan yang ditemukan.
"Kalau kita hanya memviralkan saja, itu motifnya dipertanyakan sebenarnya. Jadi itu tujuannya ingin mengawal Pemilu jurdil atau mau membangun opini bahwa KPU curang? Membangun opini ini berbahaya karena kecurangan pun belum bisa dipastikan, apakah ini benar-benar kecurangan atau human error, karena kesalahan penulisan itu ataupun kesalahan input mungkin saja terjadi karena kelelahan," kata dia.(dnu/imk)
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar