Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyatakan terkait kompleksitas pelaksanaan Pemilu 2019 yang semakin ruwet.
Menurut Wiranto, salah satu organisasi yang telah dibubarkan pemerintah yang mengusung khilafah masih membonceng dalam perhelatan Pemilu 2019.
“Yang baru kemarin kita bubarkan, kita akan dijadikan negeri khilafah, ada. Tidak akui nasionalisme, tidak akui Pancasila, NKRI, kita bubarkan. Tapi sekarang masih bonceng lagi, dalam keruwetan pemilu kita. Ada,” ungkap Wiranto di Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Salah satu indikasinya, lanjut Wiranto mengatakan adalah penolakan terhadap hasil pemilu dan wacana soal munculnya people power.
“Kita enggak usah sembunyi lah ya. Ada ancaman-ancaman yang mengatakan kalau kalah enggak usah lapor MK, people power,” ujarnya.
Hal itu bahkan diperparah dengan adanya orang yang berencana untuk memenggal kepla presiden. Ancaman tersebut menurutnya yang lebih gila.
Mantan Panglima ABRI ini meminta untuk mewaspdai adanya bayang-bayang kemungkinan terjadinya konflik sosial yang disebabkan aksi People Power jelang pengumuman KPU.
“Kalau 02 menang, kita pesta. Kalau 02 kalah, duduki, tidak percaya, kita nyatakan menang, ini kan ada. Ada. Ini bukan karangan Pak Wiranto, ada,” kata Wiranto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar