Presiden Joko Widodo memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Jokowi memerintahkan Ahok untuk segera memberantas mafia migas agar bisa menurunkan impor minyak. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Ahok mengawal pembangunan kilang minyak.
Di sisi lain, Jokowi berharap Ahok dapat mengawal penggunaan B30 yang akan dimulai Januari 2020.
“Iya ke situ larinya. Juga pembangunan kilang minyak itu harus. Masa 34 tahun tidak bisa bangun kilang. Kebangetan. Itu akan saya kawal dan ikuti sampai mana progresnya,” tegas Jokowi, Selasa (10/12).
Kepala Negara ingin, urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan bisa diturunkan. Menurutnya, semua hal tersebut dapat dilakukan jika impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan lifting migas bisa dinaikkan.
“Intinya mereka bisa menyanggupi,” kata Jokowi.
Merespon perintah orang nomor satu di negeri ini, Ahok mengaku akan memonitor lebih ketat lagi mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang selama ini dikeluhkan habis.
“Beliau akan monitor siapa yang sebetulnya dapat subsidi, karena selama ini kan bilang habis habis habis. Pertamina sudah bikin semua, tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tugas saya itu mengurusi manajemennya. Beliau yang mengurusi bisnis, karena saya komut (komisaris utama),” jelasnya.
Sebelumnya, Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan pelaksanaan program B30 akan siap dijalankan di berbagai SPBU mulai tahun depan.
Kepastian disampaikan Nicke usai mendampingi Ahok bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (9/12).
“Tadi sudah kami sampaikan ke Pak Presiden soal kesiapan penerapan B30 dari Pertamina. Semuanya sudah siap penerapan B30 di semua SPBU,” ujar Nicke.
B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) sebanyak 30 persen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
Program ini merupakan cara pemerintah untuk menekan tingginya impor minyak. Sebab, impor minyak menjadi kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Tak ketinggalan, program ini diharapkan turut membantu penyerapan produksi CPO yang tinggi di dalam negeri.
Tak hanya soal B30, Nicke melanjutnya, ia juga melaporkan soal perkembangan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di beberapa lokasi. Sayangnya, ia tidak merinci hal itu satu per satu.\
Tidak ada komentar:
Posting Komentar