Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur tetap berlanjut. Alasannya, IKN bukan hanya tempat bagi para Aparatur Sipil Negara semata, melainkan juga tempat tumbuh berkembangnya para inovator hingga wirausahawan.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan," tegas Presiden Jokowi dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI di Jakarta, Selasa (16/8).
Presiden Jokowi melanjutkan, pembangunan IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah. Melainkan juga memfasilitasi sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi baru.
"(IKN) bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," bebernya.
Kungjungi Titik Nol IKN, Menteri ATR/BPN Genjot Pembangunan 9 RDTR Hingga Akhir Tahun
Oleh karena itu, Jokowi meminta peran aktif sektor swasta untuk turut berinvestasi dalam pembangunan IKN. Dia mencatat, kebutuhan investasi swasta berkisar 80 persen.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," tuturnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Hal itu disampaikan dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8).
Puan menjelaskan, agenda strategis nasional kedapan lainnya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Jokowi Panggil Yusril Mahendra ke Istana, Bahas Legalitas IKN
"DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," ujar Puan.
Dia menegaskan, Ibu Kota Negara telah menjadi amanat Undang Undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan serta Pentahapan Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara.
Menurutnya, keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.
"Untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia Masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar