Selasa, 20 November 2018

Timses Jokowi: Pernyataan Amien Rais Kubur Independensi Muhammadiyah


Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10). Amien enggan membeberkan isi dari pemeriksaan tersebut. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, menyayangkan pernyataan Amien Rais. Amien mengatakan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir bila menyatakan ormas itu netral dalam Pilpres 2019.

"Sikap Pak Amien mengubur semangat independensi dan netralitas yang dipegang teguh Muhammadiyah selama ini," ucap Raja kepada Liputan6.com, Rabu (21/11/2018).

Pria yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berharap, Amien Rais fokus mengurus PAN dan Prabowo-Sandiaga. Ia meminta urusan PP Muhammadiyah diserahkan sepenuhnya kepada Haedar.

"Pak Amien dapat mencontoh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang lain, Buya Syafi'i Ma'arif dan Pak Din Syamsuddin, y
ang setelah tidak menjadi pengurus Muhammadiyah tidak ada keinginan untuk cawe-cawe urusan Muhammadiyah," ungkap Raja.

Selain itu, menurut dia, pernyataan Amien tersebut menunjukkan kepanikan melihat elektabilitas pasangan yang diusungnya Prabowo-Sandiaga tak kunjung naik.

"Menurut saya, selain blunder, pernyataan Pak Amien akan membuat warga Muhammadiyah marah dan hilang kepercayaan kepada beliau. Bahkan bisa menurunkan elektabilitas Prabowo-Sandi di Muhammadiyah," pungkasnya.

Jewer

Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan. PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.

"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR periode 1999-2004 itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar